p 26 menlhk setjen kum 1 7 2018. 19 Juli 2018. p 26 menlhk setjen kum 1 7 2018

1/7/2018 tentangPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. 160+ million publication pages. PermenLHK No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928 Subjek Pengecualian - Kewajiban - Menyusun - Analisis - Dampak Lingkungan - Usaha - Kabupaten/Kota - Rencana - Detail Tata RuangPasal 7 (1) Data dan Informasi yang disajikan dalam Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mencakup program yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian. P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYEDIAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN. 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Pusdatin Penanggungjawab Usaha/Kegiatan Registrasi SIMPEL Validasi Akun PJ. 3/Menlhk/Setjen/Kum. dan Kehutanan Nomor P. 23/MENLHK/SETJEN/KUM. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penetapan rencana. Pasal 7 (1) Untuk memelihara kompetensi pemegang Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), LSP wajib melakukan penilikan (surveillance) yang mencakup: a. 1/2/2018 Tahun 2018. - 6 - Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 23. 05/PPKL-Setdit/2015: Mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran, Perlengkapan, Serta Ketatusahaan dan Rumah Tangga lingkup Ditjen PPKL TRENDING: Seleksi Penerimaan Calon tenaga Kerja Bakti Rimbawan. SIGAP KemenLHK. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19 diubah, dan di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 9A dan angka 9B, serta di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929 Subjek Rencana - Usaha - Kegiatan - Pengelolaan - Lingkungan Hidup - Pemantauan - Surat Pernyataan - KesanggupanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 7/menlhk/setjen/kum. 24/MENLHK/SETJEN/KUM. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: P. Whereas in order to enhance the. 15/MENLHK/SETJEN/ Kum. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Kehutanan Nomor P. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 9 (1) Pemantauan Emisi secara terus-menerus. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 22. E. 22/MENLHK/ SETJEN/KUM. perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (oss) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 1/10/2020 Tahun 2020. 23/Menlhk/Setjen/Kum. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. - 3 - 6. (2) Pengamanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. 1/4/2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH KE LAUT BAKU MUTU TOTAL KONSENTRASI ZAT PENCEMAR No. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 27/MENLHK/SETJEN/KUM. cepat; dan e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaan Nomor P. 3/Menlhk/Setjen/Kum. A. (2) Pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengawasan Lingkungan Hidup atas pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha. . Usaha/ Kegiatan Konfirmasi Akun SIMPEL Pengisian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasiUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik. 1/9/2023 tentang Percepatan. - 4 - 12. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik IndonesiaTipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 23/2018 : 2018: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan; - 2 - Mengingat : 1. Ketentuan huruf i ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. Pelaku Usaha non perseorangan. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan. 2020, No. Instalasi Pemanen Air Hujan yang selanjutnya disingkat IPAH adalah seperangkat alat yangestimasi populasi kedih (presbytis thomasi) di stasiun penelitian soraya kawasan ekosistem leuser kecamatan sultan daulat kota subulussalam skripsi diajukan oleh : angga syatriandi2018 perihal Rekomendasi Revisi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, memberikan pertimbangan untukpada tanggal 13 juli 2018 menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, ttd siti nurbaya diundangkan di jakarta pada tanggal 19 juli 2018 direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 926Kehutanan Nomor P. simbol; dan b. - 7 - 26. go. 64/Menlhk-Setjen/2015 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Arsen (As) 500 2. di Yogyakarta . 20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. 3. 34/Menlhk/Setjen/Kum. 89/Menlhk/Setjen/Kum. 2018, No. 105/MENLHK/ SETJEN/KUM. b a h w a b e rda sarkan p e rtim b a n g an se b a g a ima n a d ima k su d dalam h u ru f a dan huruf b , p e rlu m e n e ta p k an. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran LingkunganPedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/10/2019 Tahun 2019. 72/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Hidup dan Kehutanan Nomor P. (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. Hidup dan Kehutanan Nomor P. 9/MENLHK/SETJEN/KUM. Tempat Penetapan. dan Kehutanan Nomor P. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) 3. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927), diubah sebagai berikut: 1. 1/7 /2018 tentang tata cara pemberian, perluasan areal kerja dan perpanjangan win usaha pemanfaatan hasil kayu dalam alam, ian usaha pemanfaatan hasil h utan kayu restorasi ekosístem atau win usaha pemanfaatan hasi1 hutan tanaman industri pada produksi dengan rahmat tuhan yang maha esaKetentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 5, BN. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/12/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 1. Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, , serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan LahanAsosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan PT. Leks tidak lama setelah ia mendirikan Leks&Co, kantor advokat di Jakarta yang terdiri dari para advokat/konsultan hukum yang memahami industri real estat. Ditetapkan Tanggal : 01 April 2021. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);Hidup dan Kehutanan Nomor P. Lembar Kerja Peraturan. 31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi; Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum: Kehutanan: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 193 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 823 Kali Tayang (1) Terhadap alat kesehatan yang telah dilakukan pengemasan wajib dilekatkan dengan: a. 02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. 35/Menlhk/Setjen/Kum. Pedoman dalam pelaksanaan pemulihan Lahan akses terbuka, tahapan kegiatan pemulihan yaitu penentuan status kepemilikan lahan yang dipulihkan merupakan lahan yang yang dimiliki oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten melalui kegiatan inventarisasi kerusakan LAT, kemudian penilaian status kerusakan LAT,. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. Artikel-artikel, multimedia dan bahan-bahan. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 8. 76/MENLHK/SETJEN/KUM. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 1/12/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 1. Paragraf 1 Umum Pasal 11 (1) Pengamanan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperlukan dalam rangka menjamin keutuhan barang bukti. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 6. 27/MENLHK/SETJEN/KUM. P. 8 Tahun 2021. 18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunHidup dan Kehutanan Nomor P. 12/MENLHK/ SETJEN/KUM. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024 - Berlaku 2. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. peraturan perundang-undangan peraturan menteri amdal andal peraturan pemerintah keputusan presiden keputusan menteri. penjagaan; c. perencanaan; b. 1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1menteri, lingkungan hidup, hutan, alam indonesia, pemerintah. Direktorat jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/menlhk/setjen/kum. 815/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 Tahun 2018PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019. Dashboard Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan. 1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan. kelola usaha. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. . 26/MENLHK/SETJEN/KUM. menlhk. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai. PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. 7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119). Read the latest magazines about PermenLHK No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah and discover magazines on Yumpu. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 5. Instalasi Pemanen Air Hujan yang selanjutnya disingkat IPAH adalah seperangkat alat yang7. Pasal 6 (1) Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikelola oleh MHA. Pasal 9 (1) Pemantauan Emisi secara terus menerus. HUKUMPROPERTI. - 7 - 26. 2017-09-11. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan seluruh Badan Publik termasuk Kementerian/Lembaga memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. 105/MENLHK/ SETJEN/KUM. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015pada tanggal 13 juli 2018 menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, ttd siti nurbaya diundangkan di jakarta pada tanggal 19 juli 2018 direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 926Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. sekretaris; dan c. Aksdes Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas PemanfaatannyaRiwayat Status: Mencabut; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2):. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. Hidup dan Kehutanan Nomor P. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. 74/Menlhk-Setjen/2015, telah ditetapkan Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. 1/7/2018 telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan TerintegrasiDirektorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan9. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. 20/MENLHK/SETJEN/KUM. 7. . Baku Mutu Air Limbah Domestik - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. 25/2018 : 2018: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (oss) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pasal 7 (1) Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik Revolusi Mental ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Status Riwayat: Mencabut ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Nomor : 7. 64/MENHUT-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum: Energi: Lampiran:-Jumlah Unduhan:. 1/MENHUTII/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 1/8/2018 tentang. Masukkan alamat email yang Anda gunakan saat bergabung dan kami akan mengirimkan instruksi untuk mereset kata sandi Anda. 1/10/2019 Tahun 2019. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup danPasal 7 (1) Penentuan hari mulai terjadinya kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Permen LHK Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Surat Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati Landak. 1/MENHUTII/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 1/3/2018 TENTANG PEMETAAN PROSES BISNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 27/MENLHK/SETJEN/ KUM. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 10. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan. Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi(7) Tata Cara Pengukuran Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 20/MENLHK/SETJEN/ KUM. 56/menhut-Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undanganNomor P. Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. 68/Menlhk/Setjen/Kum. Paragraf 2- 4 - Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 421); 18. 27/MENLHK/SETJEN/ KUM. 000, serta Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tingkat skala operasional. On August 21, 2018, the Minister of Environment and Forestry issued Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number. 1/7/2018 Tahun 2018 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN. (2) Kepala Dinas dan Kepala Balai melakukan pengendalian Pengukuran dan/atau Pengujian terhadap Hasil Hutan. penyegelan. 1/7/2023 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di BidangPERMEN LHK. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20157. Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat; b. Surat Edaran Deputi I Kementerian Lingkungan Hidup Nomor HK. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. AKPS - Akses Kelola Perhutanan Sosial. 1342 -5- 14.